Sadar, Bertahan, dan Bangkit dalam Keber-Agama-an

Ketika kondisi masyarakat negeri ini jauh dari moralitas dan nilai-nilai luhur suatu agama, maka janganlah mengotori konteks kesucian agama itu sendiri. Ketika mereka tidak menjadikan agama sebagai pedoman hidup, maka sebetulnya saat itulah mereka mengotori kehidupannya sendiri. Ketika kebobrokan masyarakat tersebut begitu meluas, maka keraguan mereka pada aturan agama semakin membesar. Ketika logika dan kebutuhan hidup menguasai mereka, maka mereka tidak peduli apakah yang mereka lakukan benar atau salah menurut agama. Mereka seolah-olah tidak menghargai agama yang mereka anut. Akhirnya muncullah ketakutan dari diri mereka sendiri apabila hukum yang tertera dalam agama ditegakkan secara penuh. Mungkin karena mereka sendiri menyadari jika akan ada banyak hukuman berat yang akan mereka peroleh, atau setidaknya akan ada banyak batasan yang menghalangi mereka untuk menikmati hidup.

Ketika proses perniagaan dan pemenuhan kebutuhan hidup menggunakan aturan yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka muncullah ketidakadilan dan kesenjangan dalam taraf hidup masyarakat. Praktek riba, suap-menyuap, pencurian, penipuan, dan sikap mau untung sendiri merebak dimana-mana. Masyarakat semakin bersifat materialistis, semakin kaya semakin bisa menikmati hidup. Lapangan kerja semakin sulit, persaingan usaha semakin sengit, produk halal dan thayyib semakin raib, dan tagihan utang semakin buat menjerit. Hukum muamalat syariah yang seharusnya bisa ditegakkan, nyatanya hanya masih masuk dalam kajian terbatas. Rekayasa pun dilakukan beberapa lembaga keuangan agar praktek dagang mereka hanya bisa terlihat syariah untuk menarik segmen pasar tertentu.

Ketika era globalisasi dan liberalisasi digalakkan, maka semuanya dibuat terbuka, terlepas apakah aturan agama menutupnya atau tidak. Tidaklah semua yang terbuka itu baik. Jika perdagangan dibuat terbuka tanpa persiapan dan perhitungan yang matang, maka bisa berarti menutup puluhan hingga ratusan ribu UKM dalam negeri. Produk impor dengan kualitas lebih baik dan harga lebih murah membanjiri pasar tradisional dan modern. Dalam waktu dekat ini, ASEAN Economic Community harus disikapi dengan hati-hati. Regulasi pemerintah nampaknya menjadi peran sentral untuk menyelamatkan kestabilan usaha dan produk dalam negeri, apakah nantinya mereka menjadi pemain atau penonton. Demikian juga ketika akses pornoaksi dan pornografi dibuat terbuka atas nama kebebasan berekspresi, maka bisa berarti menutup mata sebagian besar masyarakat untuk sesuatu yang halal. Yang lebih luar biasa lagi ketika praktek maksiat terbuka didukung atas nama ladang penghidupan, mau dibawa kemana lagi keterbukaan tanpa agama di negeri ini. Jangankan agama, tanggung jawab pun nampaknya tidak dihiraukan.

Ketika media dan televisi menunjukkan selera buruk masyarakat yang menontonnya, maka keburukan itu sendiri akan menyerebak dengan sistematis. Begitu sulit menemukan acara yang enak dan bergizi untuk ditonton sehari-hari. Kriminalitas, sensualitas, aib, dan berbagai budaya buruk dicerna dalam pikiran dari acara yang ada. Aspek ekonomi dan kepentingan pribadi begitu kental dalam media dan televisi negeri ini. Lagi-lagi acara berbau agama dan nilai-nilai luhur yang dikandungnya nampaknya menjadi pilihan paling buncit bagi si penyedia jasa. Jika ada beberapa orang yang sadar, maka rumah tanpa televisi adalah lebih baik untuk memfilter asupan otak keluarga mereka.

Ketika kondisi politik negeri ini didera pertarungan sengit pun kesucian agama layak untuk diperjuangkan. Sebuah hembusan angin segar ketika partai-partai berbasis agama masih bisa menjadi pilihan masyarakat. Namun, ada sesuatu yang dianggap genting, sehingga partai-partai ini mengadakan pertemuan dan bersepakat untuk bersatu dan membentuk koalisi. Sebegitu kuat alasannya, sehingga kiai-kiai kondang negeri ini menyeru masyarakat untuk bersikap dalam pemilu tahun ini. Padahal jarang sekali mereka ikut campur dalam perpolitikan secara terbuka.

Ketika salah satu pemimpin partai berbasis agama yang berlambang Ka’bah, yang juga menjabat sebagai menteri agama, dituduh melakukan korupsi dalam pelaksanaan ibadah haji, terjadilah pembunuhan karakter dengan tembakan “Head Shot”. Saya tidak berbicara apakah beliau terbukti salah atau tidak, tetapi mengapa kasus ini digulirkan kebetulan ketika koalisi partai agama telah terbentuk? Padahal kasusnya sendiri terjadi pada periode 2012-2013. Yang di sisi lain, secara asumsi dan rahasia umum masyarakat, sebegitu sulitnya menemukan pejabat yang benar-benar bersih di seluruh jajaran pemerintah, termasuk kementrian. Yang di tatanan masyarakat bawah saja, praktek-praktek kotor begitu menggurita, sampai ada perumpamaan “Jika semua pelaku kejahatan (terutama KKN) diadili, maka penjara di negeri ini tak akan cukup menampungnya”. Sebegitu rumit dan peliknya sistem politik negeri ini sehingga peluru panasnya bisa ditembakkan kapan dan dimana saja ketika merasa dibutuhkan. Nampaknya penegakan hukum “tebang pilih” sulit dihilangkan dari asumsi.

Lalu, apakah masih ada yang tidak menyadari jika kondisi negeri ini sedang genting? Apakah masih ada yang mengesampingkan aspek agama dalam perbaikan negeri ini? Jawabannya adalah masih banyak, selama masyarakat negeri ini mementingkan dirinya sendiri dan apatis terhadap yang lain, terutama agamanya sendiri. Masa bodoh jika saya dianggap SARA dan fanatik terhadap agama saya sendiri. Saya hanya berusaha untuk membela apa yang saya yakini kebenarannya. Ijinkanlah saya pribadi untuk menyerukan :

Wahai umat yang sedikit,
Wahai umat yang terasing,
Wahai umat yang “memegang bara api di tangannya”,
Wahai umat yang meyakini agama ini sebagai pedoman hidup,
Wahai umat yang meyakini takdir dan ketetapan Allah,
Mari kita perkuat barisan,
Mari kita perbaiki akhlak kita dalam keterasingan,
Mari kita saling meringankan beban dan keperihan saudara kita,
Mari kita amalkan keyakinan kita dalam setiap aspek kehidupan,
Mari kita terus memohon kepada Allah agar terus diberikan ketetapan terbaik,

Mari kita jadikan momen saat ini untuk bersatu padu membangun peradaban yang adil sesuai tuntunan agama kita.

Iklan

Seek Not See, Learn Not Earn

Pernah kan ngeliat petani lagi ngebajak sawah pake traktor? Selayang pandang nampak jika kerjaan itu gampang dilakuin. Cuma megang handle-nya terus jalan bolak-balik muterin sepetak sawah. Padahal dalam kenyataannya ngebajak sawah pake traktor itu kerjaan berat. Si petani harus bisa nahan bobot traktor biar bisa jalan lurus dan biar ga keguling saat ngelakuin belokan. Jika pertama kali nyoba, kata petaninya sih 2 kali bolak-balik aja udah kerasa ngos-ngosan. Padahal sepetak sawah ukuran beberapa ratus meter persegi aja butuh puluhan kali bolak-balik biar semua bagian tanahnya kebajak. Dan biasanya ukuran bayaran pekerja traktor itu per hektar, yaitu 10.000 meter persegi. Ckck… Ternyata luar biasa emang tenaga yg harus dikeluarin.

Di luar kerjaan mentraktor, tentunya masih banyak kerjaan lain yg sama-sama berat ataupun lebih berat lagi. Dan terkadang kita berpikiran jika kerjaan itu mudah hanya dengan melihatnya saja. Atau kita berpikiran jika kerjaan orang lain itu tidak sesulit apa yg kita sendiri kerjakan. Persepsi berat-ringan ataupun sulit-mudah itu muncul dari subjektivitas kita sendiri. Dan sering pula persepsi semacam ini menimbulkan konflik dan rasa ketidakadilan antara diri kita masing-masing.

Ketika kini sedang rame-ramenya pemberitaan demo buruh menuntut kenaikan upah, saya berpikiran jika persepsi ketidakadilan ini menjadi salah satu penyebabnya. Buruh merasa menjadi sapi perah suatu pabrik atau perusahaan, tetapi merasa pula upahnya minim jika dibandingkan dengan keuntungan perusahaan ataupun upah staff dan atasannya. Buruh pun melihat jika kerjaan seorang staff atau manager tidaklah berat, tetapi kok malah mendapatkan upah yg lebih tinggi. Sebaliknya, jajaran manajemen perusahaan melihat jika upah buruh itu sudah mencukupi kebutuhan hidup layak. Dan mereka pun berpikiran jika buruh itu hanya pekerja fisik yg tak perlu pusing memikirkan perkembangan dan kemajuan perusahaan. Kedua pihak ini nampak berseteru dengan persepsinya masing-masing.

Ketika dulu saya mulai bekerja di sebuah pabrik sebagai staff, ada program dari manajemen yg bernama Operator Experience, yg merupakan salah satu bagian dari On The Job Development (proses dari Management Trainee). Di program ini, saya diharuskan menjadi operator (buruh) di suatu proses assembly selama beberapa hari. Tujuannya adalah agar saya merasakan bagaimana capeknya, sulitnya, dan menderitanya seorang operator. Selain itu, saya pun diharuskan untuk mengusulkan suatu perbaikan di pekerjaan operator itu berdasarkan pengalaman yg didapat. Hasilnya ternyata lumayan : tangan bengkak, pinggang cekot-cekot, dan pastinya keringetan sekujur tubuh. Untuk perbaikannya, saya mengusulkan suatu metode untuk mengurangi kecacatan dalam proses di bagian itu, yg merupakan salah satu KPI perusahaan.

Di sisi lain, ketika saya murni bekerja sebagai staff, ternyata tidak sedikit yg over-estimate dan yg under-estimate. Seringkali operator atau bagian di bawah staff yg menanyakan tentang masalah yg tidak saya ketahui penyebab dan solusinya. Kalimat yg terlontar dari mereka (kira-kira) adalah “Ah, kan Bapak S1” atau “Ini kan tanggung jawab Bapak sebagai staff”. Lucunya adalah tujuan dari pertanyaan itu terkadang sekedar ingin ‘menguji’ saya. Dan sebetulnya saya pun berpikir jika terkadang operator lebih tau mengenai masalah tersebut karena lebih berpengalaman dari saya. Pertanyaan seputar gaji, keirian terhadap posisi staff, ‘kesenjangan’ dalam pekerjaan, dan hal semacamnya lumayan sering saya dengar ketika bergaul dengan operator. Padahal kenyataannya adalah upah operator dan staff tidak jauh berbeda, staff tidak ada uang lembur di atas 2 jam, pekerjaan kantor seringkali mengharuskan begadang, dan tentunya banyak laporan yg harus dibuat.

Dalam hal struktur perusahaan, memang mayoritas dibagi menjadi 2 bagian, posisi teknis dan posisi manajemen. Buruh dan operator termasuk posisi teknis dan staff / manager termasuk posisi manajemen. Keduanya dipisahkan oleh sekat yg terlihat dan ‘sekat’ yg tak terlihat. ‘Sekat’ yg tak terlihat ini adalah operator dan staff memiliki hubungan yg berbeda terhadap perusahaan. Operator itu menganggap perusahaan sebagai ‘musuh’ dan perusahaan menganggap staff sebagai ‘teman’. Oleh karena itu, anggota aktif Serikat Pekerja dimanapun kebanyakan diisi oleh operator / buruh dengan segelintir orang staff. Jikalau seorang operator naik kelas menjadi staff, hampir dipastikan jika nantinya ia tidak akan aktif kembali di Serikat Pekerja. Sedihnya adalah seringkali sekat ini sengaja dibuat untuk memicu konflik kepentingan antara buruh dan manajemen agar perusahaan secara umum meraih keuntungan dan benefit maksimal. Dan ternyata hal-hal ini akhirnya yg menjadi salah satu alasan mengapa saya resign.

Berkaca pada pengalaman pribadi ini, cobalah jika setiap orang tidak hanya melihat dari apa yg didapat, tetapi lebih mencari apa-apa yg bisa dipelajari / dialami. Seorang buruh bisa mencoba atau mempelajari untuk menjadi pengusaha dan merasakan sendiri bagaimana sulitnya mengatur karyawan. Seorang manager bisa mencoba mengerjakan pekerjaan seorang buruh dengan target waktu yg telah ia tetapkan sendiri. Seorang pengusaha bisa merasakan sulit dan lelahnya jatuh bangun agar ia tak lupa daratan ketika berada di puncak kesuksesan. Sulit dan mudah itu adalah persepsi sebelum kita melakukannya sendiri. Berat dan ringan itu adalah persepsi sebelum kita merasakannya sendiri. Yg bisa dibenarkan adalah : you can feel easy if you adapt, enjoy, and passionate about it.

Karawang Oh Karawang (Bagian 3) : The Ugly Truth

Terinspirasi dari judul film kemarin malam, ijinkan saya menulis beberapa the ugly truth lagi mengenai suatu kabupaten yg bernama Karawang ini. Mengenai hubungan pria dan wanita, ternyata di Karawang ini cukup banyak yg telah melewati batas. Akibatnya adalah Karawang menjadi salah satu daerah dengan penderita AIDS terbanyak di Jawa Barat. Seperti yg sudah saya sampaikan sebelumnya jika hampir di setiap kecamatan terdapat ‘fasilitas’ lokalisasi. Kadangkala saya mendengar nama daerah lokalisasi itu terucap dari beberapa penduduk desa, dari yg hanya gurauan hingga bernada ajakan. Ekstrimnya adalah terkadang pria2 itu mengucapkannya di depan istrinya sendiri dan seolah-olah “jajan di tempat seperti itu” merupakan hal yg lumrah. Na’udzubillah.

Mungkin salah satu alasan lokalisasi2 itu berdiri adalah karena banyaknya wanita desa disini yg bekerja sebagai TKW di luar negeri. Wanita desa ini menjadi TKW bertahun-tahun dan jarang pulang kampung. Sekalinya pulang itu pun hanya beberapa saat sebelum mereka pergi kembali untuk beberapa tahun berikutnya. Otomatis mereka tidak punya waktu untuk melayani suami dan keluarganya sendiri. Selain itu pula, beberapa TKW mengalami pelecehan seksual di luar negeri dan terkadang membawa penyakit menular seksual saat pulang kampung. Kondisi penyebaran penyakit AIDS ini diperparah juga oleh ulah sebagian pemuda desa. Pernah suatu ketika saya mendengar aktivitas para pemuda desa yg membawa seorang wanita untuk “dipakai beramai-ramai”. Ada yg berupa kejadian pemerkosaan, atas dasar “suka sama suka”, ataupun karena bayaran atau “arisan”. Na’udzubillah.

Selain tentang AIDS ini, the ugly truth lainnya adalah banyaknya LSM atau ormas di Karawang yg sering bertikai, dari mulai tawuran hingga pembakaran kendaraan dan fasilitas umum. Penyebabnya antara lain adalah berebut jatah preman (japrem), berebut lokasi kekuasaan dan jatah limbah pabrik, ataupun karena alasan politis. Beberapa LSM dan ormas ternyata memang bentukan pejabat yg punya kepentingan politis pribadi. LSM dan ormas ini dipakai sebagai basis massa pendukung ataupun sebagai oposisi pejabat / partai lainnya. Lucunya adalah meski hal ini terkadang telah menjadi rahasia umum, tetapi tidak ada tindakan tegas dari pemerintah dan pihak berwenang (ataupun masyarakat itu sendiri). Dan “kegiatan” tawuran bukanlah milik LSM dan ormas semata. Tawuran acapkali terjadi di kalangan pelajar, buruh-pabrik-aparat, dan antardesa. Nampaknya tawuran menjadi bentuk aktualisasi diri yg salah. Bahkan ada di suatu daerah, tawuran ini sudah menjadi rutin dilakukan di tiap malam minggu dalam beberapa bulan terakhir. Astaghfirullah.

Konflik kesukuan di Karawang pun nampaknya lumayan tinggi, yaitu antara suku pribumi dengan suku pendatang, terutama suku Jawa. Penyebab utamanya adalah kecemburuan sosial dimana suku Jawa lebih sering diterima bekerja di pabrik di Karawang ketimbang suku pribumi. Kecemburuan sosial ini sering ditunjukkan di grup-grup media sosial Karawang semacam FB. Padahal dalam pandangan kacamata pribadi, konflik ini sebetulnya terkait kualitas SDM lokal dan pendatang. SDM lokal Karawang acapkali berulah ketika bekerja di pabrik, seperti sering membolos, membentak atasan karena merasa pribumi dan punya ‘dekengan’, tidur saat bekerja, dll. Meski tidak semua SDM lokal seperti ini, namun hal ini menimbulkan stigma negatif pada manajemen pabrik untuk tidak menerima karyawan asli dari Karawang. Saya pribadi melihat kenyataan hal ini ketika dulu bekerja, dan memang mayoritas operator adalah orang luar Karawang. Selain itu, ada banyak kasus lain dimana calon karyawan harus membayar sekian juta kepada oknum manajemen agar bisa diterima. Dan biasanya, jika calon karyawan ini nantinya pun diterima secara kontrak, ia tidak akan dipertahankan menjadi karyawan permanen.

Di sisi lain, kualitas pendidikan di Karawang pun terbilang di bawah rata2 jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Sulit untuk menemukan sekolah yang berkualitas disini. Mencari yg best input saja sudah sulit, apalagi yg best process. Jarang yg mampu melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Universitas yg ada di Karawang pun lebih banyak diisi oleh kelas karyawan. Ada di suatu kecamatan dimana ada puluhan SD disana, namun hanya ada 1 SMP saja di kecamatan yg sama. Tidak terbayang begitu sesaknya SMP tersebut menampung output dari puluhan SD. Dalam bisnis, mungkin ini bisa disebut monopoli, bagus bagi si SMP yg tak akan pernah kekurangan murid, tapi buruk bagi si murid karena pastinya harus berebut tempat dengan kualitas pendidikan yg tak seberapa.

Kondisi pemerintahan pun pastinya sebagian besar telah tercermin dari kondisi masyarakatnya. And I don’t want to mention that because it would be just repetition from what I said earlier : tidak transparan, tidak tegas, apatis, korup, dll.

Dalam beberapa tahun mendatang, Karawang pun akan mempunyai pelabuhan dan bandara berskala nasional (dan mungkin internasional). Pelabuhan di utara dan bandara di selatan. Jika kondisi masyarakatnya masih seperti sekarang ini, tak terbayang apa yg akan terjadi berikutnya. Pendatang semakin banyak, kegiatan ekonomi semakin deras, konflik sosial semakin meluas, dan intervensi pihak asing semakin kuat. Pelabuhan tanjung priok bisa menjadi contoh yg buruk dimana kondisi masyarakat disana begitu keras, sampai2 banyak perusahaan mem-blacklist siapapun yg berasal darisana. Hal yg sama sangat mungkin terjadi di Karawang dalam waktu mendatang. Ditambah gelombang globalisasi seperti Asean Economic Community akan melanda negeri ini dalam waktu dekat, yg pastinya akan meningkatkan persaingan kerja.

Sejujurnya, saya menulis hal-hal ini bukanlah untuk menyebarkan kegelapan, tetapi hanya berupaya untuk membukakan mata bagi siapa saja yg membacanya. Karawang hanyalah sebagian kecil dari bangsa ini, dan kini ia sedang ‘sakit’. Begitu banyak penyakit dan masalah menandakan jika begitu banyak pula bentuk kontribusi dan solusi yg bisa kita berikan. Dan tentunya, daripada kita mengutuk kegelapan, lebih baik kita menciptakan cahaya perubahan. Let’s shine together!

Karawang Oh Karawang (Bagian 2) : Tanah Bengkok yang Tergadai

Dalam ranah suatu kelurahan, ada yg dikenal dengan sebutan “Tanah Bengkok”. Tanah bengkok ini adalah tanah milik pemerintah yg seharusnya dipergunakan untuk kebutuhan pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Di daerah Kabupaten seperti Karawang, tanah bengkok ini memiliki cakupan yg lumayan luas, ada yg mencapai 12 hektar. Tanah bengkok di wilayah pedesaan tentunya banyak yg merupakan tanah sawah. Tanah bengkok semacam ini menjadi salah satu sumber dana pemerintahan desa. Namun, pada kenyataannya malah sering terjadi kasus yg ‘unik’ di tanah bengkok kelurahan di Karawang ini.

Sudah menjadi rahasia umum jika pemilu dan pilkada memakan dana yg tidak sedikit. Setiap calon yg ‘bertarung’ di kancah pemilihan politik ini harus siap secara materi. Di sebuah kelurahan di Karawang aja, setiap calon lurah atau kades ‘harus’ menyiapkan dana minimal 250 juta rupiah. Jika wilayah kelurahan dekat dengan pabrik atau lahan proyek, dana yg disiapkan ternyata jauh lebih besar, udah nyampe M-M-an. Uang ratusan juta hingga milyaran rupiah ini digelontorkan untuk publikasi dan ‘sedekah’ ke tiap warga. Nilai ‘sedekah’ saat proses kampanye ini ternyata mencapai 250 ribu per orang. Jadi bisa dibayangkan jika 1 keluarga itu ada 4 orang dan ada 2 orang calon lurah yg maju, keluarga tersebut bisa ‘panen duit’ sampai 2 juta saat kampanye. Asik juga yah :p

Terus jika si calon lurah ga punya duit sebanyak itu buat kampanye gimana? Si calon lurah ini ternyata akan bersedia meminjamnya ke orang lain. Ada sekelompok bandar judi yg punya ‘ide bisnis’ dari kejadian ini dan menawarkan ‘bantuan’. Mereka mau meminjamkan uang yg diperlukan dengan ketentuan : si calon lurah tidak perlu membayar sepeser pun jika ia kalah dalam pemilihan dan sebaliknya jika ia menang, ia harus membayar 2 kali lipat uang yg dipinjamnya. Dengan ketentuan seperti ini tentunya si bandar judi tidak akan mau rugi. Mereka ternyata punya suatu survey yg menunjukkan jika si calon yg ditawarkan pinjaman tersebut adalah calon pemenang. Dan jikapun kenyataan berkata lain, para bandar judi ini tetap akan memaksakan keadaan hingga si calon yg diusungnya bisa menang. Di sisi si calon, dia akan merasa aman dengan ketentuan seperti ini. Dan jika ia menolak pun, para bandar judi yg ‘berkuasa’ ini akan mengancam dan membuat ia kalah dalam pemilihan bagaimana pun caranya.

Ketika proses kampanye selesai dan si calon lurah ini dinyatakan menang, bandar judi pun langsung menagih janji. Lurah terpilih ini pun tentunya akan berusaha membalikkan modal bandar judi 2 kali lipat sesuai ketentuan dan meraih keuntungan pribadi. Salah satu caranya adalah menyerahkan hasil dari tanah bengkok kelurahan kepada si bandar judi. Kesepakatan ‘penyerahan’ tanah bengkok ini ternyata sudah bisa diprediksi kedua belah pihak. Tanah bengkok berupa sawah berhektar2 bisa dikonversi menjadi duit milyaran dalam waktu 5 tahun, yaitu selama si lurah berkuasa. Apalagi jika kelurahan dekat dengan pabrik atau lokasi proyek, setoran dana dan limbah dari perusahaan bisa menjadi ladang duit yg lebih besar bagi si lurah dan bandar judi.

Jika kondisi seperti ini sudah menjadi rahasia umum, terus kenapa masyarakat di kelurahan tersebut tak protes? Sesuai yg dijelaskan sebelumnya, tentunya karena ada panen duit bagi masyarakat saat proses kampanye berlangsung. Flow-nya adalah : pinjaman uang bandar judi -> si calon lurah ‘sedekah’ -> masyarakat seneng -> si calon lurah menang -> tanah bengkok ‘tergadai’ -> bandar judi dan si calon lurah sama2 untung. Faktor kepedulian dan kesadaran masyarakat yg rendah yg membuat kondisi ini menjadi masalah yg pelik.  Masyarakat tersebut tergolong egois dan apatis, hanya ingin untung sesaat, dan bisa diperdaya dengan mudah. Padahal jika dipikir dengan logika jernih, tanah bengkok seharusnya bisa dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama.

Memang alangkah ‘lucunya’ negeri ini. Jika dan hanya jika masyarakat sadar betul akan hal ini dan peduli dengan proses pemerintahan yg berlangsung, maka tanah bengkok tidak akan tergadai pada penjudi, proses pemilihan bisa berjalan dengan bersih, dan akhirnya ada sumber dana yg bisa dimanfaatkan bersama.

Ini hanya suatu contoh jika kepedulian memang jadi barang mahal di negeri ini. Dan kepedulian memang jadi salah satu solusi terbaik di negeri ini. Ketika masyarakat di negeri ini saling tidak peduli, maka pemimpinnya pun tidak akan peduli. Ketika masyarakat mencari untung sesaat, maka pemimpinnya pun akan mencari untung sesaat (yg lebih besar). Akan tetapi, saya yakin jika sesungguhnya kepedulian itu bisa ditularkan kepada siapapun, karena setiap manusia memiliki hati dan nurani. Gelombang kepedulian yg menjadi harapan di negeri ini harus terus digulirkan, dari orang ke orang, dari rakyat ke rakyat, dari pemimpin ke pemimpin, dari desa ke desa, dari kota ke kota, hingga akhirnya melingkupi semua wilayah di negeri ini. Aamiin.

Karawang Oh Karawang (Bagian 1)

Peta Karawang

Karawang ini nampaknya jd daerah yg menarik untuk dibahas sebagai studi sosial-ekonomi-geografis. Karawang yg berada di antara Jabodetabek dan Bandung ini merupakan daerah yg sangat strategis. Namun, mengapa sulit berkembang? Karawang mnjadi supplier brbagai bhn baku mulai dr prtanian sampai manufakturing ke daerah Jabotabek. Lalu knapa penduduknya tak sejahtera? 

Karawang dulu dikenal sbg kota pangkal perjuangan dan lumbung padi nasional. Lalu bagaimana kondisi tsb berefek kpd kondisinya sekarang? 

Mengapa perkembangan Karawang terasa lambat ketika daerah di sekitarnya terus menerus maju, seperti Purwakarta, Cikarang, dan Bekasi? 

Namun, ada pepatah mengatakan jika pujian & kenikmatan malah membuat kita jd lupa, kufur, & tak pernah bersyukur. Apakah ini sesuai dengan KarawangKetika nikmat sehat & waktu luang bisa melenakan, apakah hal ini terjadi pada mayoritas masyarakat Karawang saat ini?

Yap, melalui pertanyaan2 tadi mungkin penyebab sulitnya Karawang untuk berkembang bisa sedikit terjawab. Mari kita bahas dgn lebih mendetail. Karawang dikenal sbg daerah yg subur sehingga dulu bs jadi lumbung padi nasional. Dgn begitu, tentunya mayoritas penduduk berprofesi petani. Petani Karawang yg dimanjakan dgn tanah yg subur, berasa dirinya dpt memenuhi kebutuhannya hanya dgn bertani tradisional. Para petani Karawang dulu hidup nyaman dgn punya sawah yg luas. Jualnya gampang, tinggal ‘ngesot’ ke daerah perkotaan Jawa Barat.

Sawah Petani Karawang

Kehidupan petani Karawang nampaknya konsumtif jika saat panen tiba. Yg penting menikmati hidup setelah 4 bulan nyawah. Cukup jual gabah. Masa kemarau tiba, petani Karawang jarang yg mnanam palawija, soalnya duit panen dah cukup tuk hidup 4 bln ke depan sampe masa tanam brikutnya. Alhasil, mayoritas para petani Karawang nganggur tuh 4 bln pas kmarau sambil ngibas2 duit hsl panen. Sawahnya luas, nanem padi saja ‘cukup’

Singkat cerita, para petani Karawang pun beranak-pinak. Sesuai budaya, sawah pun dibagi2 kepada masing2 anaknya. Lahan per anak makin dikit. Klo ada anak petani Karawang yg mau nikah, yowes sebagian sawahnya dijual buat walimahan. Ga ada tabungan, sawah pun jadi duit instan. Semakin lama, semakin dikit lah sawah yg dimiliki para petani Karawang. Yg namanya padi kan perlu lahan luas. Apa jadinya klo cuma punya 1 ha? Lahan 1 ha sawah jadi tak cukup tuk menghidupi keluarga petani Karawang. Nanam palawija pun tak biasa. Jadilah mereka buruh tani.

Anak2 petani Karawang yg ngeliat bapaknya tak sejahtera jadi petani, jadilah mereka beralih profesi jd buruh pabrik. Aman dpt gaji tiap bulan. Karawang yg dianggap sebagai kawasan strategis, jadilah ia santapan menarik buat pabrik asing dan developer. Lahan sawah beralih fungsi. Smakin bnyk pabrik, smakin bnyk buruh yg diperlukan. Jadilah Karawang penghasil ‘robot’. Disana lebih populer SMK dibanding SMA. Anak2 petani Karawang pun berdalih jika jadi buruh lebih keren dari petani. Bergengsi, kantoran, dan pake seragam, meski gaji pas2an. Kebiasaan budaya konsumtif petani Karawang menjaring para buruh tuk menyicil ini itu, mayoritas barang2 tak perlu. Yg penting gaya!

Pabrik Karawang

Masa transisi petani jadi buruh pabrik di Karawang ini begitu cepat. Sehingga sulit lagi tuk menemukan anak muda yg menjadi petani. Lahan Karawang yg dulunya subur jadi terabaikan. Di lain pihak, ada konglomerat yg melihat potensi ini dan jadilah ia juragan sawah. 1 orang konglomerat Karawang ada yg menguasai 300 ha sawah. Bayangkan saja, sangat kapitalis. Yg kaya makin kaya, yg miskin makin miskin. Petani tradisional Karawang yg masih bertahan jadi terpinggirkan karena tak mampu mempunyai pasar. Jadilah ia menjual hasil panen pada tengkulak. Tengkulak Karawang pun beranak-pinak. Mereka mengambil untung sebesar2nya dr para petani. Petani pun diberi utang oleh mereka.

Pemerintahan Karawang bagaimana? Yah tetap saja berasal dari masyarakatnya. Mereka terjebak oleh kenyamanan lingkungan sekitarnya. Meski ada niatan untuk memperbaiki Karawang, mereka sudah malas tuk bergerak. Kondisinya sudah tak ideal, yg penting bisa hidup enak. Lalu bagaimana caranya tuk mengembalikan masa kejayaan Karawang di masa lalu? Yap, diharuskan ada yg mengusik zona nyaman mereka. Ada 2 hal yg bisa mengusik zona nyaman, yaitu masalah ekonomi dan politik. Usikan zona nyaman Karawang ini tentunya adlh pedang bermata dua, di 1 sisi bs ngasilin pergerakan positif, di sisi lain bisa jd pengusiran.

Status saya sebagai pendatang di Karawang ngehasilin perasaan tak nyaman, mengapa potensi sebesar ini tak termanfaatkan? Masalah begitu bnyk. Mungkin saja jika masyarakat asli Karawang sudah tdk lg peka trhdp masalah yg mereka hadapi. Seperti di awal, yg penting bisa hidup & makan. Ada 1 pepatah jika masalah terbesar yg dialami seseorang adalah ketika org tersebut merasa tak punya masalah. Itu yg mungkin trjadi di Karawang. Berarti untuk mengusik zona nyaman & kesadaran Karawang, dibutuhkn kondisi yg ckp ekstrem, seperti kondisi 98, kelaparan dan ketidakstabilan politik. 

Tapi, apakah hrs seperti itu? Ketika ada 1 contoh jika para peternak sapi di Gunung Kidul nekad ngirim sapi mereka jauh2 ke Jakarta. Padahal jika masyarakat Karawang beternak sapi atau komoditas lain, mereka akan dgn mudah menjualnya. Bisakah mereka diusik hati nuraninya? Memang dibutuhkan orang2  yg mampu mengusik kejiwaan masyarakat Karawang dgn pemikiran dan aksi nyata bahwa mereka bisa jd lbh baik! Orang-orang Karawang harus bergerak bersama dgn hati dan niatan tuk bisa mengubah nasib yg ada skrg menjadi lebih baik, mandiri, dan sejahtera.